 |
| Presiden Joko Widodo (Dok. Ist) |
BandungTerkini.id - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tersimpan di Direktorat Jenderal Pajak dilaporkan telah bocor.
Di antara 6 juta data yang diretas, terdapat informasi mengenai Presiden Joko Widodo, anak sulungnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, serta sejumlah pejabat penting seperti Menkeu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kabar mengenai kebocoran ini mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums yang menunjukkan bahwa data NPWP tersebut telah diretas dan dijual di situs secgron oleh akun yang menggunakan nama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang bocor juga mencakup nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan informasi lainnya, dengan harga jual total mencapai Rp150 juta.
Menanggapi insiden ini, Presiden Joko Widodo langsung meminta kementerian terkait untuk melakukan mitigasi terhadap kebocoran data NPWP tersebut.
“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” katanya di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
Ia menyatakan bahwa kejadian serupa juga terjadi di negara lain, menunjukkan bahwa hal ini menjadi peluang bagi para peretas untuk masuk ke sistem.
“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” katanya.
